Rencana Strategis

 
RENCANA STRATEGIS
 

Adapun strategi organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1.          Strategi Ketahanan Pangan;

a.    Mengembangkan forum koordinasi ketahahan pangan tingkat Kabupaten dan Kecamatan;

b.    Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan sistem ketahanan pangan;

c.    Mengembangkan penganekaragaman produksi dan konsumsi pangan berbas

d.    is sumberdaya lokal;

e.    Membangun kesiapan aparat dan masyarakat dalam mengantisipasi dan menanggulangi masalah akses, kerawanan dan keamanan pangan;

2.            Strategi Pelaksana Penyuluhan

a.    Mengembangkan forum koordinasi penyuluhan tingkat Kabupaten dan Kecamatan;

b.    Meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga penyuluh;

c.    Peningkatan sistem kerja LAKU dengan mewujudkan “1 Desa – 1 Penyuluh”;

d.    Mewujudkan penataan jenjang karier serta sistem penghargaan dan sanksi bagi penyuluh;

f.     Penataan kembali fungsi penyuluhan berbasis pada kebutuhan petani;

g.    Restrukturisasi kelembagaan petani;

h.    Pengoptimalan Sumberdaya Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berbasis pada spesifikasi lokalita;

i.      Pengembangan metodologi dan model-model penyuluhan partisipatif;

j.      Peningkatan kelembagaan petani menjadi lembaga sosial ekonomi yang mandiri dan tangguh;

k.    Pengembangan jejaring dan teknologi dalam agribisnis.

 

 

 

Kebijakan yang diambil dalam peningkatan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan meliputi :

1.      Membentuk dan mengaktifkan peran Dewan Ketahanan Pangan Daerah;

2.      Membentuk dan mengaktifkan peran Komisi penyuluhan Daerah;

3.      Memperkuat cadangan pangan masyarakat dengan membangun lumbung pangan di pedesaan;

4.      Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi;

5.      Revitalisasi Balai Penyuluhan;

6.      Revitalisasi Sumber Daya manusia Penyuluh;

7.      Revitalisasi Kelembagaan Pertanian.

8.      Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Malang, pemerintah provinsi Jawa Timur, pemerintah Pusat, Petani dan Swasta.

9.      Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan berdasarkan suatu programa penyuluhan yang disusun antara penyuluh dan petani

10.   Pembiayaan penyuluhan pertanian merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, petani dan swasta.

11.   Pendirian UPT – Balai Penyuluhan pada kecamatan-kecamatan yang belum memiliki bangunan kantor UPT – BP

12.   Pemerintah pusat diharapkan dapat mengalokasi bantuan dana operasional bagi para penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.


Last Update:22-11-2013 10:42